19 April, 2021

Enak Dibaca: Forkopimda Papua Perdasi tentang Bencana Non Alam Penyakit menular dalam menangani covid – 19

Forkopimda Papua Saling memberikan saran, terkait Covid-19 dan Penyakit menular lainnya, harus diantisipasi

Jayapura – Berita Polri’Phasivic’ Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 10.05 WIT, bertempat di Room Krakatau Hotel Horison Jayapura Jl. Percetakan II No. 2 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara telah dilaksanakan rapat kordinasi bersama dengan Forkopimda Papua dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang bencana Non Alam (penyakit menular).

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Jhony Banua Rouw, SE didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, SH.,MH, Penjabat Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM dan dan diikuti -+ 40 orang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut,
Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Herru Pramono, SH, M.Hum, Kabinda Provinsi Papua Brigjen Tni Abdul Haris Napoleon, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Gatot Hariwibowo, SIK., MAP., Asren Lantamal X Kolonel Laut (P) Wijayanto, Kadislog Lanud Silas Papare Kolonel TEK. Nur Hasim, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Y. Derek Hegemur, SH., MH, Asisten I Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH, Kabidkum Polda Papua AKBP Guntur Agung Supono S.IK., M.Si, Perwakilan MRP Tonny Wanggai, Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy, S.Sos,.MM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Robby Kayame.

Dengan Uraian Kegiatan diantaranya
Pukul 10.05 WIT, Rapat kordinasi bersama dengan Forkopimda Papua dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang bencana Non Alam (penyakit menular) dimulai dengan penyampaian oleh Ketua DPRP Papua Jhony Banua Rouw, SE, yang intinya, Rapat hari itu menindaklanjuti hasil rapat di swisbell beberapa minggu lalu dalam hal pencegahan penanganan penyebaran Covid-19 di Papua yang sudah berjalan.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Jhony Banua Rouw, SE, bahwa Penting digaris bawahi di sini, dampak Covid-19 ini sungguh luar biasa. Bukan hanya sekadar mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, melainkan juga telah berdampak jauh pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

” Sudah 2 bulan kita menutup akses keluar masuk orang di bandara maupun pelabuhan, namun tetap signifikan penambahan kasus positif di provinsi papua,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Jhony Banua Rouw, SE .

Ditambahkannya Dalam waktu yang singkat, memaksa kepada pelaku usaha, kantor – kantor untuk menyiapkan tempat cuci tangan di depan pintu masuk Toko maupun kantor sesuai protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak.

Lanjutnya Tujuan regulasi ini untuk melindungi rakyat papua, karena semua masyarakat di Papua mempunyai Hak, untuk bebas dari penyakit, harus sehat, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

” Kita akan membuat suatu regulasi / perdasi / perdasus berupa sanksi – sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar aturan pemerintah dalam mencegah penyebaran covid – 19 di Papua sehingga kami butuh masukan – masukan dari sudut pandang semua stake holder yang hadir pada rapat hari ini” Tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Jhony Banua Rouw, SE

Penjabat Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM Mengatakan bahwa, Tentang Covid – 19 ini, dia berkeinginan agar semua samakan persepsi, harus fokus dengan segala penyakit di papua, bukan saja dengan covid tetapi penyakit menular lainnya juga.

“Bagaimana kita mengelola orang sakit itu bisa sembuh, bagaimana orang yang sehat tidak bisa tertular penyakit itu, sehingga kita tidak perlu membuat perda berupa sanksi seperti push up / tindakan fisik yang berlebihan dan itu tidak efektif bagi masyarakat kita. Sehingga yang saya harapkan agar kita bisa membuat suatu regulasi yang benar – benar sesuai kebiasaan / kebudayaan masyarakat kita di Papua,” tegas Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Tni Herman Asaribab, Mengatakan bahwa Selama ini TNI sudah melaksanakan tugas di lapangan terkait aturan yang dibuat dalam rangka mencegah covid 19 di Papua, selama 2 bulan lebih hingga sampai 04 Juni mendatang, tetapi eskalasi nya tetap meningkat, berarti terjadi peningkatan di dalam, kenapa terjadi peningkatan, apakah disiplin dari sinergitas dalam mencegah pandemi ini, apakah disiplin masyarakat dalam membantu TNi dalam mencegah penyebaran virus ini.

Untuk itu dia sarankan agar menjadi pemikiran bersama dalam membuat suatu regulasi / perdasi yang benar – benar menjadi dasar hukum kepada masyarakat.

Waka Polda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, bahwa pihak Polri tetap menjamin keamanan dalam hal pendistribusian sembako yang bersifat mikro dan makro.

“Kami juga diperintahkan dan sudah menyiapkan unit – unit dalam menangani kasus yang meninggal karena covid – 19 ini, untuk membantu Dinas Kesehatan.” Ungkap Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki.

Asisten I Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH, bahwa Di Papua pihaknya sudah menerapkan PSDD ( Pembatasan sosial yang di perluas dan di perketat ). Perdasus ini di buat harus dengan persetujuan bersama, dia sangat setuju dan mendukung perdasi tentang Bencana Non Alam (Penyakit menular) dalam menangani covid – 19 di Papua.

Ditambahkan Harus ada tim khusus yang menyusun ini, dari pihak akademisi, dan juga perlunya kajian yang lebih meluas lagi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam aturan yang sebelumnya.

Kabidkum Polda Papua AKBP Guntur Agung Supono S.IK., M.Si, Mengatakan bahwa Pertama tentang rancangan perda ini cukup baik, kemarin pihaknya menyusun SOP dalam hal penertiban aktivitas masyarakat.

Ditambahkannya Terkait dengan bencana non alam / penyakit menular, harus mengedepankan pelayanan yang baik sesuai Perda No. 7 Tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan. Di dalam perdasi juga dia sarankan untuk membuat regulasi tempat pemakaman yang khusus untuk jenazah covid 19 ini di Papua.

Lanjutnya Penyiapan kesehatan, perlu dipertimbangkan, dalam menerima pasien untuk berobat ini harus dilayani, dan tidak boleh menolak, jika menolak petugas kesehatan bisa dipidana dan tentang penertiban kepatuhan sosial masyarakat, ada sanksi yang bersifat sosial, sanksi administrativ dan sanksi kurungan. Tata pelaksanaan peraturan daerah, seperti batas waktu di daerah, ini harus di samakan dengan aturan pemerintah Provinsi.

Pukul 12.30 WIT, Rapat kordinasi bersama dengan Forkopimda Papua dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang bencana Non Alam (penyakit menular) selesai, situasi aman dan tertib.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *