Mengambil Emas di PETI, Wajib Di Sita Negara,Bisa Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
SUARA
PHASIVIC
26 July, 2021

Mengambil Emas di PETI, Wajib Di Sita Negara,Bisa Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Peneliti ini menyampaikan pula, Bahwa Hasil Emas dari Tambang Ilegal Harus di Sita Negara, Baik yang sudah Terjual maupun yang belum.

JAKARTA– PT Nasional Suara Merdeka (PT NSM) Melouncing Program Laporan Aduan Terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dinomor 0817-0331-5927 dan Email :PengaduanPETI21@gmail.com atau Pengaduan Manual dengan melengkapi dokumennya di Kantor PT Nasional Suara Merdeka di The Plaza Office Tower Lantai 41 Kav 28-30 Jalan MH Thamrin Jakarta pusat.

Hal ini diungkapkan Komisaris PT NSM R.Mas MH Agus Rugiarto SH secara Darring , Usai melaksanakan Zoom.Virtual di kediamannya pada hari Selasa (13/7) di Kemayoran Jakarta pusat.

Diapun menyampaikan Alur Pengaduan akan ditindak lanjuti Kepihak Kementrian ESDM RI , Kementerian Lingkungan Hidup RI Dan Mabes Polri.

Aguspun mengatakan , Bahwa Pemerintah tidak akan mematikan mata Pencarian Masyarakat dibidang Pertambangan, akan tetapi merubah Status Usaha dari Ilegal menjadi Legal dengan Memegan IPR Perorangan dan Koperasi.

” Kami lakukan seperti ini agar Para Penambang tidak beresiko Hukum, karena hasil Riset LBH Phasivic 30 Persen Para Penambang beresiko hukum dan dipenjara berdasarkan Putusan Pengadilan,” tegas Gus Agus.

Diapun Berharap Pula, Agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Membuat Edaran Kepada Kapolda Seluruh Indonesia, Soal Permasalahan Ilegal Mining (PETI) dan Ilegal Loging (Perambakan Hutan ) Di Indonesia, yang mengakibatkan Kerugian Negara bisa mencapai Rp. 20 Triliun (Sumber KPK 2019).

Peneliti ini menyanpaikan pula, Bahwa Hasil Emas dari Tambang Ilegal Harus di Sita Negara, Baik yang sudah Terjual maupun yang belum.

” Pedagang Emas yang mengambil Emas dari Tambang Ilegal, dikenakan Pidana dengan sengaja mengambil, menyeludupkan Harta Negara, ” tegas Anak Bangsa ini.

Diapun mengatakan , bahwa Soal Dugaan Penggelapan dan Pencurian Harta Negara dikenakan Ancaman 5 Tahun dalam KUHP, Jika digabungkan Pasal di UU Tentang Anti Korupsi, UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup bisa di Komulatifkan bisa Ancaman 20 Tahun ditambah Jo Pasal 55 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *