Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparat Desa T di Gorontalo Mulai Bergulir
SUARA
PHASIVIC
14 June, 2021

Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparat Desa T di Gorontalo Mulai Bergulir

JAKARTA– Kepala Desa Disalah satu Desa di Gorontalo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sejak Februari 2021. Isu Diduga penyalahgunaan Dana Desa semasa pimpinan Kades SM terus bergulir. Pihak masyarakat mulai mengambil langkah hukum untuk mengusut dugaan korupsi di Desa T, dibKabupaten Gorontalo Utara. Laporan itu ditujukan untuk Pihak Polda Gorontalo dan diterima oleh Bripka Kasmat Bahite.

Tercatat pada laporan tersebut bahwasannya diduga penyelewengan Dana Desa tersebut sudah dilakukan sejak Tahun 2018 hingga 2020. Program pembangunan yang didanai oleh pemerintah tidak tersalurkan dengan baik.

Ada banyak program pembangunan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teknis dan RAB. Hal ini membuat masyarakat geram sebab ada banyak korban yang dirugikan secara finansial.

Diantara laporan pengaduan atas dugaan korupsi Dana Desa ini, tercatat bahwasannya pada Tahun 2018, program tanggul sungai Dusun Huyula tidak dikerjakan dengan baik. Akibatnya, tanggul tersebut ambruk sebelum waktunya. Selain itu, ada pembangunan 8 unit Rumah Sehat dan Jamban yang tidak selesai.
Penyelewengan dana tersebut juga terjadi pada penyertaan modal BUMDES dari Tahun 2016 hingga 2019 yang sampai sekarang penggunaan dana tersebut tidak jelas pelaksanaannya. Pada Tahun 2019 seharusnya peningkatan jalan Tan Wohuto di Dusun M statusnya padat karya tunai, tapi pada faktanya ada pihak ketiga yang terlibat. Selain itu, ada beberapa program pembangunan yang memang tidak melibatkan musyawarah dengan masyarakat.

“Poldo Gorontalo seharusnya pro aktif terhadap aduan masyarakat soal dugaan korupsi Dana Desa di T ini,” ujar Tim Investigasi LBH Phasivic, Anton Hulinggato yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LBH Phasivic Indonesia Timur.

Selain aduan dugaan korupsi tersebut, masyarakat T pun mengajukan aduan, gugatan serta keberatan yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Laporan ini diharapkan untuk mempercepat proses pemeriksaan di Polda Gorontalo.

Foto : DeticNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *