26 October, 2020

LBH Phasivic, Datangi Mabes Polri minta dukungan Mengungkapkan Dugaan ” Mafia Tanah” Papua Barat

JAKARTA– Inilah kehebatan Raden Mas MH Agus Rugiarto SH yang dijuluki Darah Jawa dari ufuk timur, Perlahan lahan lahan Ketum LBH Phasivic yang biasa disapa Agus Floureze mulai mengukapkan tabir besar dugaan Mafia Tanah di Kota Sorong yang dianggap merugikan masyarakat Papua.

Anak Bangsa dari Turunan Majapahit ini tiba tiba Mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Rabu (23/9) dengan didampingi beberapa media untuk berkonsultasi Terkait Adanya munculnya Hak Guna Bangunan( HGB) dan Sertifikasi Hak Milik (SHM) di beberapa Perusahaan BUMN, swasta yang berlokasi di Wilayah Tanah adat Ulayat Perhimpunan Keret Kalami Klaglas Klakalus di Sorong Papua Barat.

Agus dalam Keterangan kepada media, Mengatakan bahwa berakhir Hak Erfpacht atau HGB berdasarkan Serifikat Verponding Pengalihan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia Terhitung tanggal 24 September Tahun 1980 telah berakhir, setelah lahirnya UUPA tentang Undang undang Pokok Agraria.

” Kalau mau tau mengapa saya berkonsultasi dengan Bareskrim Polri , karena adanya kejanggalan terkait Penerbitan HGB dan SHM di Beberapa Perusahaan BUMN Termasuk Pertamina, Perusahaan Perbankan , Hingga Perusahaan Swasta agar di cocokan dengan Pasal 570, 712,821 KUHPerdata, Pasal 55 Ayat 1 UUPA Jo Bagian Kedua Pasal 1,2,3,4 dan 5 , Berakhirnya Erfpacht ditahun 1980, agak rancu benang merah disini, karena rancu benang merah tersebut, saya konsultasikan lah ke mabes polri,” tegas Kadiv Hukum Marga Kalami ini.

Diapun menyampaikan akan melapor secara resmi Beberapa Bank di Kota Sorong yang telah berani menerbitkan SHM dan HGB termasuk PT Pertamina ke Mabes Polri pada hari Jumat (25/9) Terkait pasal pasal Pemalsuan Dokumen hingga terbitnya sertifikat.

” Sebenarnya setelah Erfpacht berakhir Tahun 1980, Hak Tanah Adat tersebut diserahkan kepada Pemiliknya atau Ahli waris, anehnya masih berlaku HGB dan bahkan ada yang lebih aneh ada beberapa Bank masih dalam status HGU ternyata menerbitkan pula SHM, kan lucu, biarkan mereka sibuk dengan Panggilan Polisi, ” Tegas Pengacara yang berkantor di the plaza Indonesia ini.

” Ada novum baru yang saya sampaikan ke Bareskrim polri nantinya, jadi gini aku gambarkan yah, dulunya ada pengalihan Erfpacht Tanah orang Papua dari Belanda ke Indonesia yang berakhir masa HGB nya tahun 1980, nah seharusnya tahun itu dikembalikan kepada Masyarakat Papua, tanpa persetujuan para ahli waris ternyata masih bergulir HGB dan adanya SHM, tinggal saudara saudara mengartikan apakah ada pidana atau tidak,” Tegas Penasehat FKPPI ini.

Diapun menjelaskan di Aturan Hukum tanah, Indonesia menganut sistim publikasi negatif, sehingga dalam kasus ini tidak perlu dilakukan TUN lagi, melainkan Proses Pidana, dengan dasar kajian ilmiah terkait Pemberlakuan Verponding Antara Pemerintah Belanda dan Indonesia.

“Artinya, Seritifikat Sebagai salah satunya bukti hak yang terkuat, tetapi dapat di Pidana sepanjang ada bukti lain yang lain membuktikan bahwa penerbitan sertifikat melalui proses yang tidak sesuai Ilegal,” tegas Agus mewakili Tim Lawyers Marga Kalami.

Hukum Agraria memberikan peluang itu melalui Laporan Pidana untuk dilakukan Proses Penyidikan terkait langkah Penerbitan HGB dan SHM melalui Ilegal atau Legal, selagi adanya Novum memperkuat adanya dugaan Proses Pembuatan Kepemilikan Tanah tidak sesuai Prosedur.

” Kami akan mengkaji apakah ada Mafia Tanah di Kota Sorong atau tidak? Yang sangat merugikan masyarakat Papua, Karena mereka Warga Negara Indonesia patut dilindungi ,” tegas Mantan Ketua Lembaga Konsumen selama 16 Tahun ini.

” Uda cukup aku suruh Perusahan BUMN dan swasta urus Pelepasan tanah adat di kantor Keret Kalami Klaglas Klakalus, tapi ngak ada yang gubris, sepertinya mereka tidak peduli saran saya, hati hati loh masalah ini berujung pidana, karena ada yang pegang HGB buatpula SHM kan aneh Uda salah buat salah lagi” tegasnya.

(TIM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *